Keluhkan Penyaluran Logistik Bantuan untuk Warga Korban Gempa, Kades Cibeureum Kecewa Jadi Fitnahan Warga

Bandung.Nkrikitanews.com - Kepala Desa Cibeurem Kecamatan Kertasari Atep Ahmad  dan warga masyarakat merasa kecewa pasalnya Bantuan logistik bencana gempa yang disalurkan Pemerintah maupun donatur dan relawan  pengungsian banyak tertimbun di Gudang logistik utama,  Sabtu (21/09/3024)

Pasca Gempa Bumi 2024 yang menurut BMKG titiknya berlokasi di Desa Cibeureum, dimana penduduk terbanyak yang terdampak gempa bumi tersebut di Desa Cibeureum sebanyak 1784 Rumah yang dikatagorikan rusak sedang dan ringan.

Dalam kesempatanya saat di  temui awak media, Kades Cibeureum Atep Ahmad menuruturkan perjalanan ini sudah dilegitimasi oleh bupati, terkait dengan SK bupati tentang tahapan investigasi bencana tanggap darurat, dan tanggap darurat itu salah satu legitimasi hukum bahwa masyarakat korban dan Negara hadir untuk masyarakat yang terkena bencana. " Hadir disitu untuk menjawab persoalan kebutuhan kebutuhan yang ada di warga," Ungkap Kades Cibeureum.

Atep mengatakan bahwa kurun waktu 4 hari ini, dirinya terus komunikasi dengan posko utama.

“Pak tolong Proposional menjalankan sistem kebencanaan ini, bahwa saya desa Cibeureum jumlah penduduk kurang lebih 19 ribu, 29 RW dan 118 RT. Saya merasa penyaluran logistik ini tidak sesuai, jangan samakan dengan desa-desa yang terdampaknya lebih sedikit dari desa Cibeureum,”imbuhnya.

“Harapan saya selaku kepala desa, tolonglah proposional, ini urusan bencana yaitu urusan kemanusiaan jangan ada kepentingan kepentingan di dalam bencana ini.” kata Kades.

Ini panggilan jiwa, ladang Amaliyah kita, ladang ibadah kita, ruang ibadah dan ruang amal kita,” tambah kades atep dengan sedikit kesal.

“Mari kita duduk bersama bahwa saya sebagai kepala Desa yang terdampak bencana ini merasa perih dan sedih dengan kondisi ini,  ketika tiga hari ini belum mendapatkan hak nya dari fasilitas negara dengan tahapan tanggap darurat tersebut”jelasnya

Di katakan kades Atep, dari awalnya saya selaku kepala desa tidak dilibatkan dalam Persoalan tanggap darurat untuk menyiapkan tenda darurat pengungsian, yang mana disini ada pasilitas lapangan sepakbola itu harusnya bisa di isi posko oleh semua RW yang terdampak untuk dihuni, tapi ini ada tiga RT yang menghuni ditenda satu RW. Masih banyak kebayang gak 118 RT ini tentunya tiap hari ke desa, sementara desa kan logistiknya bersumber di Posko pusat.

“Artinya dalam hal ini kemana Panitia pelaksana atau kepala kebencanaan Kertasari ini,” tegas Atep.

Seharusnya komunikasi dengan pimpinan pimpinan kepala desa biar sinergi biar terbangun sebuah sistem pemerataan.

“Ieu mah aya nu kadinya bere, Aya nu kadinya bere tempo desa kesana teh jadi goreng , kebayang teu saya dikasih pertama dikasih 50 terpal terus 50 matras,Mie 50 Dus,Beras 5 karung (25kg) kebayang saya harus membagikan seperti apa ke masyarakat Yang berjumlah 29 RW ini,” ujar Atep.

“Tentunya dengan hilir mudiknya bantuan ke posko utama itu, ini menjadi fitnah terhadap kepala Desa saya di demo oleh Ibu Ibu datang kedesa,dan saya tidak tahu siapa yang memprovokasi warga untuk datang ke desa, sementara semua logistik bantuan kenyataan nya  ada di Posko Utama” tuturnya.

Alhamdulilah ada relawan relawan yang membantu dan jaringan jaringan yang mengetuk hatinya para dermawan untuk Hadir membantu sedikit demi sedikit, kalau tidak seperti itu,wah kelabakan saya selaku kepala desa,Kades Cibeureum, Keluhkan Logistik Pasca Gempa Bumi, Jangan Ada Kepentingan-Kepentingan Dalam Bencana ini!!

Bandung.Nkrikitanews.com - Kepala Desa Cibeurem Kecamatan Kertasari Atep Ahmad  dan warga masyarakat merasa kecewa pasalnya Bantuan logistik bencana gempa yang disalurkan Pemerintah maupun donatur dan relawan  pengungsian banyak tertimbun di Gudang logistik utama,  Sabtu (21/09/3024)

Pasca Gempa Bumi 2024 yang menurut BMKG titiknya berlokasi di Desa Cibeureum, dimana penduduk terbanyak yang terdampak gempa bumi tersebut di Desa Cibeureum sebanyak 1784 Rumah yang dikatagorikan rusak sedang dan ringan.

Dalam kesempatanya saat di  temui awak media, Kades Cibeureum Atep Ahmad menuruturkan perjalanan ini sudah dilegitimasi oleh bupati, terkait dengan SK bupati tentang tahapan investigasi bencana tanggap darurat, dan tanggap darurat itu salah satu legitimasi hukum bahwa masyarakat korban dan Negara hadir untuk masyarakat yang terkena bencana. " Hadir disitu untuk menjawab persoalan kebutuhan kebutuhan yang ada di warga," Ungkap Kades Cibeureum.

Atep mengatakan bahwa kurun waktu 4 hari ini, dirinya terus komunikasi dengan posko utama.

“Pak tolong Proposional menjalankan sistem kebencanaan ini, bahwa saya desa Cibeureum jumlah penduduk kurang lebih 19 ribu, 29 RW dan 118 RT. Saya merasa penyaluran logistik ini tidak sesuai, jangan samakan dengan desa-desa yang terdampaknya lebih sedikit dari desa Cibeureum,”imbuhnya.

“Harapan saya selaku kepala desa, tolonglah proposional, ini urusan bencana yaitu urusan kemanusiaan jangan ada kepentingan kepentingan di dalam bencana ini.” kata Kades.

Ini panggilan jiwa, ladang Amaliyah kita, ladang ibadah kita, ruang ibadah dan ruang amal kita,” tambah kades atep dengan sedikit kesal.

“Mari kita duduk bersama bahwa saya sebagai kepala Desa yang terdampak bencana ini merasa perih dan sedih dengan kondisi ini,  ketika tiga hari ini belum mendapatkan hak nya dari fasilitas negara dengan tahapan tanggap darurat tersebut” jelasnya.

Di katakan kades Atep, dari awalnya saya selaku kepala desa tidak dilibatkan dalam Persoalan tanggap darurat untuk menyiapkan tenda darurat pengungsian, yang mana disini ada pasilitas lapangan sepakbola itu harusnya bisa di isi posko oleh semua RW yang terdampak untuk dihuni, tapi ini ada tiga RT yang menghuni ditenda satu RW. Masih banyak kebayang gak 118 RT ini tentunya tiap hari ke desa, sementara desa kan logistiknya bersumber di Posko pusat.

“Artinya dalam hal ini kemana Panitia pelaksana atau kepala kebencanaan Kertasari ini,” tegas Atep.

Seharusnya komunikasi dengan pimpinan pimpinan kepala desa biar sinergi biar terbangun sebuah sistem pemerataan.

“Ieu mah aya nu kadinya bere, Aya nu kadinya bere tempo desa kesana teh jadi goreng , kebayang teu saya dikasih pertama dikasih 50 terpal terus 50 matras,Mie 50 Dus,Beras 5 karung (25kg) kebayang saya harus membagikan seperti apa ke masyarakat Yang berjumlah 29 RW ini,” ujar Atep.

“Tentunya dengan hilir mudiknya bantuan ke posko utama itu, ini menjadi fitnah terhadap kepala Desa saya di demo oleh Ibu Ibu datang kedesa dan saya tidak tahu siapa yang memprovokasi warga untuk datang ke desa, sementara semua logistik bantuan kenyataan nya  ada di Posko Utama” tuturnya.

Alhamdulilah ada relawan relawan yang membantu dan jaringan jaringan yang mengetuk hatinya para dermawan untuk Hadir membantu sedikit demi sedikit, kalau tidak seperti itu,wah kelabakan saya selaku kepala desa, tambahnya.

Lanjut Atep pasca gempa hari rabu jam 09.00 Wib, dan jam 11.00 wib saya membikin tim pemerintah desa,BPD hadir,Karang taruna hadir membuat sebuah sistem, Assessment semua kebutuhan warga semua saya kerahkan,jam 11.00 sudah muncul kebutuhan kebutuhan warga dibawah.Tujuan saya tadi akan membuat sistem, Posko Utama di desa,dan saya akan buat posko posko di tiap RW biar terkawal distribusinya dan tidak berceceran semua merasakan bantuan bantuan itu tersalurkan melalui sistem RW ,RT

“Selama ini belum ada, jika kesana langsung dikasih ke posko utama tanpa melalui desa, katanya harus pakai usulan dari desa, pertanyaan siapa yang membuat aturan dan siapa yang melanggar, dan saya mengusulkan tidak sesuai, saya mengajukan 300 anggap per satu desa ini keluar 50 jadi tidak sesuai dengan usulan usulan dengan ajuan,”tutupnya tambahnya.

Lanjut Atep, pasca gempa hari rabu jam 09.00 Wib dan jam 11.00 Wib saya membikin tim dari unsur Pemerintah desa yang di ikuti juga dari BPD serta Karang taruna untuk membuat sebuah sistem. Kita beraama lakukan Assessment semua kebutuhan warga semua,  saya kerahkan sehingga  sudah muncul apa yang menjadi kebutuhan- kebutuhan warga yang harus di prioritaskan.

Dengan tujuan saya  membuat sistem seperti mendirikan  Posko Utama di desa, yang mana selanjutnya membuat posko posko di tiap RW biar nantinya itu terkawal distribusinya dan tidak berceceran. semua merasakan bantuan bantuan itu tersalurkan melalui sistem RW  dan RT.

“Selama ini belum ada, jika kesana langsung dikasih ke posko utama tanpa melalui desa, katanya harus pakai usulan dari desa, pertanyaan siapa yang membuat aturan dan siapa yang melanggar, sementara saya mengusulkan pemberiannya tidak sesuai seperti saya mengajukan 300 di berinya 50,  jadi tidak sesuai dengan usulan- usulan dengan ajuan dari kita,” pungkas Atep.