Musrenbang Tingkat Kecamatan Banjaran, Anggota DPRD Dapil VII Kawal Program Prioritas

Bandung.NKRIkitanews.com - Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 25 tahun 2024 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional,  bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun mencanangkan rencana kerja pemerintahan Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 tahun. Untuk itu Pemerintahan Kabupaten Bandung pada hari ini Selasa 25 Februari 2025  menyelenggarakan Musrenbang tingkat Kecamatan, seperti pada saat ini telah berlangsung  Musrenbang tingkat  Kecamatan  Banjaran Kabupaten Bandung  RKPD tahun 2026 yang mengusung tema " Optimalisasi pencapaian IPM dalam rangka mewujudkan kabupaten Bandung yang lebih Bedas."

Musrenbang tingkat Kecamatan Banjaran  dibuka secara langsung oleh Camat Banjaran Kasta Wiguna dan dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Bandung Dapil VII serta unsur yang lainya termasuk seluruh kepala desa se-Kecamatan Banjaran.

H. Dadang Hermayana anggota DPRD mewakili DPRD Kab.Bandung,  dalam kesempatannya menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran dalam kegiatan Musrenbang ini.

 Menurutnya, rencana pembangunan merupakan salah satu unsur penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang harus betul-betul mendapatkan perhatian guna keberhasilan suatu tujuan tergantung pada baik dan rencana yang dibuat.

"Dalam rangka perencanaan pembangunan, kita harus melakukan perencanaan yang matang agar mencapai target yang baik. kecamatan merupakan salah satu perwujudan dari pendekatan partisipan melalui perumusyawarahan  antar para pemangku kepentingan yang membahas langkah-langkah program prioritas Daerah yang tertampung dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berintegrasi dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan," ujarnya.

RKPD menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat Daerah, maka substansi dan urgensi dari sistem perencanaan pembangunan tingkat nasional dan Daerah menjadi semakin perlu untuk dimanfaatkan dan disempurnakan guna lebih menjamin penyelenggaraan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna demi kepentingan pemerintah dan masyarakat. RKPD Kabupaten Bandung tahun 2026 akan tersusun dengan mempedomani RPJMD tahun 2025-2030 sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan 5 tahunan dan RPJMD tahun 2025-2045.

Perencanaan pembagunan Pemerintahan Kabupaten Bandung tahun 2006, pro kekuatan struktur RPJMD untuk mempercepat proses penyelenggaraan pembangunan sesuai tema RKPD Kabupaten Bandung tahun 2006. Optimalisasi Pencapeian IPM dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih Bedas.

Lebih lanjut ungkap Dadang sebagai politisi PKB, bahwa Kabupaten Bandung tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat untuk tujuan pembangunan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor yang terbentuk dalam meningkatkan daya saing kualitas manusia.

" Jadi ini akan sejalan dengan visi misi kabupaten Bandung tahun 2025-2030, yaitu terwujudnya Kabupaten Bandung yang lebih Bedas, maju dan berkelanjutan menuju Indonesia emas," ujar Dadang.

H.Dadang menegaskan,  Implementasi pembangunan yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan menjamin hak setiap rakyat, ditempuh dengan jalan membangkitkan daya saing Daerah seperti  meningkatkan sumber daya manusia,  menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta merata.

Mengoptimalkan pembangunan Daerah berbasis partisipasi masyarakat menjunjung kreativitas dan bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan meningkatkan pelayanan publik serta menjaga tata kelola pemerintah melalui birokrasi yang profesional dan tetap kehidupan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan berkeadilan dan keberpihakan kepada masyarakat lemah.

" Untuk itu kegiatan Musrenbang Hari ini akan menjadi roh dan semangat dalam pembangunan Kabupaten Bandung, karena kita DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki kepentingan dalam  proses perencanaan,  yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam segala skala prioritas yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD  sehingga apa yang direncanakan dapat berpihak kepada kepentingan masyarakat. konsep pengusulan perencanaan pembangunan tersebut didorong melalui aplikasi sistem informasi Pemerintah Daerah SIPD,  sehingga dengan sistem ini tidak memungkinkan celah ketidakonsitenan antara perencanaan dengan penganggaran, begitu pula dengan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang terintegrasi dengan sistem ini," Katanya.

Mudah-mudahan dalam Musrenbang  ini bisa  menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman dalam bentuk menyusun data sekala prioritas pembangunan dan menjadi bahan masukan juga menjadi proses bahan yang lebih lanjut dalam pembangunan di Kabupaten Bandung, Pungkasnya.