H.Asep Ikhsan: Penanganan Sampah Di Kab.Bandung Perlu Adanya Keseriusan Dan Pembenahan 

Bandung.Nkrikitanews.com - Tokoh masyarakat H. Asep Ikhsan soroti kebersihan lingkungan di Kabupaten Bandung yang masih diperlukan pembenahan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang sehat. Dengan jumlah masyarakat Kabupaten Bandung yang saat ini sudah cukup padat yang mana kegiatan masyarakat setiap harinya dipastikan akan menghasilkan sampah. Tentunya ini merupakan sebuah tantangan dan masalah bagi kita, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Bandung yang mana sampai saat ini sampah menjadi permasalahan yang  harus serius dalam penangananya.

Peranan Pemerintah harus betul-betul dominan dalam mengurusi masalah sampah,  karena saat ini permasalahan sampah di Kab.Bandung bagaikan  viser cycle, di lain pihak memikirkan sampah dengan bagai mana solusinya tetapi di pihak yang lain seperti sentra-sentra usaha tidak terkendali seperti jalan dan trotoar yang penggunaanya sudah beralih pungsi dan  menjadi penyumbang Sampah bahkan  menjadi tempat sampah, ungkap H. Asep Iksan pada Nkrikitanews.com.

H. Asep Ikhsan merupakan tokoh masyarakat Kab.Bandung yang saat ini sebagai ketua Yayasan YPPGMI yang bergerak dalam dunia pendidikan, tentunya dirinya berpikiran kritis terkait permasalahan sampah di Kabupaten Bandung. Asep Ikhsan megatakan, masalah sampah ini  masih saja menjadi isu tiap taunya dan belum ada solusi yang jitu dari pemerintah Kab.Bandung.

" Sampah ini menjadi persoalan krusial yang belum ada solusinya. Seharusnya di tingkat RT dan RW itu sebetulnya harus sudah ada untuk pengelolaan sampah terkait sarana dan prasarananya," ujar Asep Ikhsan.

Pemerintah Kab.Bandung  melalui Dinas LH untuk saat ini harus betul-betul serius dalam menangani permasalahan sampah selain itu tentunya harus bisa  melaksanakan tata kelola baik kepada para pedagang yang ada di pinggir jalan di beberapa  titik di seperti Pasar Balendah, agar bisa merelokasinya supaya  selain tidak menyebabkan macet tentunya tidak menjadi sumber penyumbang sampah juga.

"Jadi pemerintah Daerah Kabupaten Bandung harus bisa menempatkan sentra-sentra usaha masyarakat yang saat ini di anggap menggangu kepentingan publik yang lainya," pungkasnya.